trima kasih sudah mampir di blog saya dan jangan bosan mampir yaaa

Minggu, 01 Juni 2014

Politik Dan Etika Administrasi Pendidikan



A.      Pengertian Administrasi Pendidikan
Kata admistrasi berasal dari kata” ad” dan “ministro”. Ad berarti kepada dan ministro berarti melayani. Jadi administrasi berarti pelayanan atau pengabdian terhadap subyek tertentu, atau bisa diartikan sebagai upaya mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan orang-orang dalam suatu pola kerjasama. Beberapa ahli mempunyai gambaran tentang pengertian administrasi, misalnya Sondang P. Siagaan, MPA. PhD administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama anatara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan sebelumnya.
Drs. Soehari Trisna, menurutnya adalah keseluruhan proses penyelenggaraan dalam usaha kerjasama dua orang atau lebih secara rasional untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan pendidikan menurut Abdurrahman An-Nahlawi yaitu:
1.    Pendidikan adalah proses yang mempunyai tujuan dan sasaran objek
2.    Adanya langkah-langkah secara bertahap yang harus dilalui oleh berbagai kegiatan pendidikan dan pengajaran, sesuai dengan urutan yang telah disusun secara sistematis.

Jadi administrasi pendidikan merupakan proses keseluruhan dan kegiatan-kegiatan bersama yang harus dilakukan oleh semua pihak yang ada sangkut pautnya dengan tugas-tugas pendidikan, dapat juga diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang luas meliputi: kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan, khususnya dalam bidang pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah.

B.       Dasar dan Tujuan Administrasi Pendidikan
·      Beberapa dasar atau prinsip yang ada dalam administrasi pendidikan, anatar lain:
1.    Prinsip efisiensi
Seorang administrator akan berhasil dalam tugasnya bilamana dia efisien dalam menggunakan semua sumber tenaga dana dan fasilitas yang ada
2.    Prinsip pengelolaan
Administrator akan memperoleh hasil yang paling efektif dan efesien melalui orang-orang lain dengan jalan melakukan pekerjaan menegemen, yakni merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan dan mengontrol
3.    Prinsip pengutamaan tugas pengelolaan
Seorang administrator harus bisa menghindari pekerjaan menegemen dan operatif dalam waktu yang sama, seorang administrator cenderung untuk memberikan prioritas pertama pada pekerjaan opertaif
4.    Prinsip kepemimpinan yang efektif
Seorang administrator dikatakan berhasil dalam tugasnya apabilaia menggunakan gaya kepemimpinan yang efektif, yakni memperhatikan dimensi-dimensi hubungan antara manusia(human relationship) dan dimensi pelaksanaan tugas dan dimensi situasi dan kondisi yang ada
5.    Prinsip kerjasama
Seorang administrator akan berhasil dalam tugasnya apabila ia mampu mengembangkan kerjasama diantara anggota dengan baik, hubungan vertikal maupun horisontal.

·      Tujuan Administrasi Pendidikan
Seperti yang diungkapkan oleh Sergiovanni dan Carver. Ada empat tujuan administrasi yaitu: efektivitas produksi, efisiensi, kemampuan menyesuaikan diri, dan kepuasan kerja.

C.      Ruang Lingkup Administrasi Pendidikan
Bidang-bidang yang tercakupdalam administrasi pendidikan penting dan perlu diketahui, yaitu:
a)        Bidang tata usahasekolah
b)        Bidang personalia murid
c)        Bidang personalia guru
d)       Bidang pengawasan
e)        Bidang pelaksanaan dan pembinaan kurikulum
Menurut The Liang Gie dan kawan-kawan ada 8 unsur administrasi, yaitu:
1.    Pengorganisasian.
2.    Manajemen; kegiatan menggerakkan sekelompok orang dan mengerahkan segenap fasilitas untuk mencapai tujuan tertentu.
3.    Komunikasi; rangkaian aktivitas menyampaikan warta dan memindahkan buah pikiran kepada seseorang secara cermat dalam usahanya sama yang bersangkutan.
4.    Kepegawaian; rangkaian aktivitas mengatur dan mengurus penggunaan tenaga-tenaga kerja yang diperlukan dalam usaha kerja sama.
5.    Keuangan; rangkaian aktivitas mengelola segi-segi pembiayaan sampai pertanggungjawaban keuangan dalam usaha kerja sama yang bersangkutan.
6.    Perbekalan; aktivitas merencanakan, mengadakan, mengatur pemakaian, penyimpanan, pengendalian, perawatan dan menyingkirkan barang-barang yang tidak dapat dipakai lagi dalam suatu usaha kerja sama.
7.    Tata usaha; meliputi kegiatan menghimpun berbagai keterangan atau data yang dibutuhkan dalam suatu organisasi.
8.    Hubungan masyarakat; rangkaian aktivitas menciptakan hubungan dan dukungan dengan masyarakat terhadap kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi.[1]

D.      Etika Dalam Administrasi Pendidikan
Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu “Ethos” yang berarti kesediaan jiwa akan kesusilaan. Etika adalah yang mempelajari segala soal kebaikan dan keburukan didalam hidup manusia semuanya, teristimewa yang mengenai gerak-gerik pikiran dan rasa yang dapat merupakan pertimbangan dan perasaan, sampai mengenai tujuan yang dapat merupakan perbuatan.[2]
Menurut Bertens (1977), etika adalah seperangkat nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan dari seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Sedangkan Darwin (1999) mengartikan etika adalah prinsip-prinsip moral yang disepakati bersama oleh suatu kesatuan masyarakat, yang menuntun perilaku individu dalam berhubungan dengan individu lain masyarakat.
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam etika admisnistrasi sebagai aparatur/penyelenggara, sebagai berikut:[3]
1.    Dalam perbuatan atau tingkah laku segari-hari selalu memberi contoh dan teladan sebagai panutan.
2.    Dalam usaha sehari-hari selalu memperhatikan kemajuan lahir dan batin masyarakat.

Etika dan Moralitas yang harus dimiliki penyelenggara administrasi pendidikan/sekolah adalah sebagai berikut :[4]
·       Kejujuran
Kejujuran sangat diperlukan dari kepala sekolah, guru dan pegawainya, yaitu baik dalam hal menyampaikan informasi atau laporan. Kejujuran akan dapat menambah keefektivitasan dalam kegiatan pembelajaran dikelas. Contohnya kejujuran guru dalam menilai/memberi nilai terhadap peserta didik.
·      Keadilan
Sikap adil dalam bertindak akan membuat bawahan/semua orang merasa senang. Kesenangan dapat menambah semangat kerja, sehingga proses pembelajaran akan lebih efektif.
·      Hormat terhadap orang lain
Baik kepala sekolah, guru atau pegawai harus bersikap hormat terhadap siapapun dalam bertindak, contohnya menyampaikan perintah, agar bawahan ataupun atasan akan merasa dihormati dan dihargai.
·      Disiplin
Kedisiplinan harus ditegakkan sebagai upaya mengefektifkan kegiatan pembelajaran.

Peranan guru dalam administrasi media pendidikan adalah sangat penting diantaranya:
1.    Peranan yang terpenting; ia memilih dan mempergunakan alat media pendidikan di sekolah. Guru menjadi faktor utama, karena ia yang paling mengetahui kebutuhan pengajaran anak-anak, kendatipun unsur murid, kepala sekolah dan pengawas sekolah juga memegang peranan penting.
2.    Guru harus menyadari pentingnya penyediaan alat media pendidikan secara kontiniu dan pula harus rajin membaca buku tentang media pendidikan. Hal ini penting untuk mempertinggi mutu profesinya dan untuk kelancaran administrasi media pendidikan di sekolahnya.
3.    Administrasi yang berhasil sangat bergantung kepada faktor pembiayaan. Fungsi penyusunan anggaran biaya adalah tanggung jawab kepada sekolah, akan tetapi peranan guru dalam hal ini mengajukan kebutuhan alat-alat yang diperlukan dan berapa biaya yang diperlukan itu.[5]
Pola tingkah laku guru yang demokratis yang seyogyanya dimiliki guru adalah:
1.    Menghormati kepribadian orang seorang.
2.    Memperhatikan hak kebebasan orang lain.
3.    Bersikap toleran dan kerja sama dengan orang lain.
4.    Lebih menghargai penggunaan kecerdasan secara efektif dalam memecahkan masalah-masalah daripada penggunaan kekerasan atau emosi.
5.    Menyelidiki, menemukan, menerima kekurangan-kekurangan diri sendiri dan berusaha memperbaikinya.
6.    Memikul tanggung jawab terhadap tercapainnya cita-cita dan tujuan-tujuan bersama dan mendahulukan kewajiban daripada hak.
7.    Menyesuaikan diri kepada kondisi-kondisi yang selalu berubah dan berkembang kearah perbaikan dan kemajuan.[6]

Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik menurut Wahyudi Kumorotomo dalam buku “Etika Administrasi Negara” adalah:
1.    Prinsip Demokrasi
Prinsip demokrasi ini sama seperti berasas kedaulatan rakyat, yaitu mementingkan/mendahulukan kepentingan rakyat daripada kepentingan diri sendiri/kelompok. Hal itu, akan menciptakan system kemasyarakatan yang sama dan adil.
2.    Keadilan social dan pemerataan
Aparat dituntut untuk membuat kebijakan-kebijakan yang dapat menyeimbangkan kebutuhan antar masyarakat secara merata/sama dan adil.
3.    Mengusahakan kesejahteraan umum
Setiap aparat agar mempunyai komitmen yang tulus untuk memperhatikan kesejahteraan bersama/rakyat.
4.    Mewujudkan negara hukum
Aparatur bersama dengan seluruh rakyat akan mewujudkan suatu pemerintahan yang dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi aparat pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
5.    Dinamika dan efisiensi
Dinamika hendaknya diartikan sebagai kemampuan beradaptasi dengan globalisasi suatu organisasi. Maksud dari globalisasi ini adalah adaptasi organisasi yang baik sehingga ia sanggup mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan dapat membuat kebijakan-kebijakan yang tepat. Efisiensi dalam hal ini diartikan adalah tetap mengutamakan kepuasan dan kelancaran layanan terhadap publik, tetapi tetap memperhitungkan pemakaian tenaga kerja, prosedur layanan, dan biaya yang dikeluarkan.

E.       Masalah/Kasus Dalam Administrasi Pendidikan
Masalah yang sering terjadi pada penyelenggara pendidikan, misalnya masalah keprofesionalan guru yang dipertanyakan. Dimana kualitas guru sangat perlu untuk ditingkatkan, memandang guru adalah orang yang mendampingi atau mencerdaskan peserta didik/generasi muda bangsa. Selain masalah keprofesional guru, adapun masalah-masalah lain dalam administrasi pendidikan, sebagai berikut:
Ø Tawuran antar pelajar yang kerap terjadi merupakan salah satu wujud nyata minimnya etika yang dimiliki oleh sebagian pelajar.
Ø Sarana dan prasarana pendidikan yang dirasa kurang memadai di beberapa sekolah.
Ø Penyelewengan dana pendidikan/korupsi oleh pejabat/aparat/petugas administrasi.
Ø Pembocoran soal ujian nasional yang dilakukan oleh pejabat atau guru
Ø Kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa.
Ø Pola Fikir pendidik dan tenaga kependidikan cenderung financial oriented ( Mereka berfikir bagaimana supaya gaji besar dan jarang yang berfikir bagaimana memperbaiki kualitasnya sebagai bentuk feedback dari semua fasilitasnya sebagai pendidik ).
Ø Sistem Kurikulum yang gemuk dan tidak berbasis potensi (memaksakan anak untuk menguasasi seluruh materi yang dikurikulumkan, tidak pernah mempertimbangkan apakah materi tersebut sesuai dengan potensinya atau tidak)
Ø Di beberapa lembaga pendidikan yang memiliki perpustakaan, kualitas pelayanan pegawai perpustakaan yang kurang ramah ataulainnya.



[1] Burhanuddin. Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h. 12
[2] Rosady Ruslan. Etika Kehumasan; Konsepsi & Aplikasi. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 31-32.
[3] A.W. Widjaja. Etika Administrasi Negara. (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h.57
[4] lihat http://ariefjuli.wordpress.com/2013/04/17/etika-dan-moralitas-pemimpin-pendidikan/
[5] Oemar Hamanik. Media Pendidikan, (Bandung: Citra Adiya, 1994), h. 249
[6] Ngalim Purwanto. Administrasi dan Supervisi Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 147

Tidak ada komentar:

Posting Komentar